TikTok dan Pemblokiran yang (Lagi-Lagi) Menghebohkan

Diterbitkan pada : 2018-07-04 23:58:43 | Diubah pada : 2018-07-04 23:59:23

Penulis : Rinhardi Aldo | Editor : Rinhardi Aldo


"Apaan si TikTok ini, heboh bet perasaan..."

gambar-pendukung
(tiktokv.com)

Setelah Telegram, Vimeo, Reddit dan Tumblr, salah satu aplikasi “jaman now” yaitu TikTok menjadi “korban” selanjutnya dari pemerintah alias Kominfo.

Sebagian dari pembaca mungkin kurang ngeh dan baru tahu bahwa ada aplikasi ini setelah berita soal pemblokiran terjadi. TikTok sendiri sebenarnya adalah aplikasi untuk video broadcast, yang biasanya dipergunakan untuk sekedar lipsing plus bergaya, meskipun banyak juga pemanfaatan aplikasi ini untuk hal hal diluar lipsing. Aplikasi sejenis TikTok cukup banyak bertebaran dan salah satu yang cukup ternama adalah Musically.

TikTok sendiri belakangan tenar berkat banyak video TikTok yang kemudian tersebar di media sosial, hingga menjadikan para “TikTok”-ers tetiba menjadi seleb dadakan – fenomena yang sudah lazim duluan terjadi di Twitter dengan Selebtwit or Instagram dengan Selebgram. Karena menjadi seleb dadakan, maka aktivitas selayaknya yang biasa dilakukan selebritis pada umumnya, termasuk so-called Meet and Greet (MnG) pun muncul dan menuai pro kontra di kalangan netizen.

Pro kontra terutama terjadi karena video-video yang beredar sebagian mempertontonkan ketidaklayakan, seperti adegan yang menurut sebagian pihak mengarah kepada asusila hingga adegan-adegan yang dianggap mempermainkan ajaran agama tertentu seperti sholat. Selain persoalan konten, perilaku “fans” seleb dadakan TikTok sendiri juga disorot, seperti yang dialami oleh seorang “TikTok”-ers bernama Bowo “Alpenliebe” yang dihujat habis habisan oleh netizen.

Semua akumulasi kejadian ini yang berbuntut pada ribuan laporan yang masuk ke Kominfo, mengakibatkan Kominfo bertindak dengan memblokir DNS milik aplikasi ini untuk “menuntut” aplikasi ini segera bertindak mengawasi konten-konten mereka. Sebuah langkah yang selalu dilakukan Kominfo terhadap banyak platform lain.

Yak, sekarang posisi hujatan berpindah ke Kominfo. Sementara itu penggalangan “respect” kepada Bowo didorong di sisi lain.

Pro kontranya hampir serupa ketika Tumblr diblokir oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu. Saya pernah menuliskannya disini. Komentar pedas dilemparkan oleh banyak pihak, termasuk “so-called” duta TikTok dan seorang influencer bidang politik Cania Citta. Dia menganggap bahwa pemerintah menghabiskan uang demi melakukan sensor seperti ini, jika dibandingkan dengan melakukan, misalnya edukasi terhadap pengguna internet atau pengembangan internet cepat.





Sikap saya condong sama dengan sikap saya ketika menuliskan artikel terkait pemblokiran Tumblr. Saya menganggap sebenarnya tanpa harus ada hubungan ke pemerintah pun, masyarakat bisa melaporkan konten melanggar aturan secara mandiri ke platform bersangkutan, meskipun memang kendala utamanya adalah soal bahasa, dimana tidak semua platform memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa antarmuka untuk pelaporan konten.

Setiap platform memiliki kebijaksanaan dan aturan masing-masing terkait konten yang melanggar aturan. TikTok pun juga ada aturan mainnya.



Banyak komentar pedas juga menyorot kepada para orang tua-orang tua yang memilih menuntut kepada pemerintah atas konten-konten melanggar aturan, daripada mencoba mengedukasi anak-anaknya untuk lebih aware atau sekedar mendampingi anaknya. Memang sih, hal ini jelas seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk mampu mengedukasi anak-anaknya terhadap konten-konten dunia maya.

Namun persoalannya bukan hanya masalah para orang tua ini yang kesannya lepas tangan terhadap tanggung jawab mereka dan membiarkan urusan mereka jadi urusan yang harus dilahap juga oleh publik – seperti yang dikatakan banyak netijen – namun juga persoalan utamanya adalah adanya gap yang membuat para orang tua ini tak mampu memahami teknologi atau gagap terhadap teknologi yang ada.

Jelas ini adalah tantangan yang sama besarnya dengan mengubah mindset Kominfo agar punya kebijakan yang lebih baik untuk soal blokir memblokir.

Dalam situasi ini, sebenarnya bukan hanya penting untuk mendidik anak-anak agar aware dengan konten di dunia maya ataupun media massa yang buruk, namun juga pentingnya membangun aware masyarakat terhadap teknologi yang dipergunakan, dari permission, Term of Condition/Term of Service, hingga fitur-fitur penting yang tak boleh terlewatkan dari platform/lembaga-lembaga terkait.

Beberapa platform, termasuk Musically memudahkan dengan membuat halaman khusus untuk panduan bagi para orang tua dan anak terkait dengan konten tersebut.



Soal mendidik ini memang membutuhkan energi, biaya dan political will yang besar, namun pemahaman ini akan membantu banyak hal, mulai dari pemahaman teknologi yang baik dan benar, mengantisipasi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh berkembangnya teknologi, hingga membuka wawasan baru. Kita tentu berharap semua pihak, not only Kominfo atau lembaga pemerintah terkait saja, mampu membantu menjalankan fungsi ini.

Netizen, yang selalu dikatakan maha benar atas segala komennya (padahal bisa salah juga si, hehehehehe ~), juga diharapkan membantu menjalankan fungsi ini secara konsisten, mengingat netizen adalah salah satu hasil dari berkembangnya teknologi yang ada.

Pemblokiran bukan berarti tidak dilakukan sama sekali sehingga konten melanggar dibiarkan bebas. Namun, perlu dirumuskan teknis pemblokiran yang baik dan sesuai etika/regulasi lain yang berkaitan. Ini penting untuk mengupayakan energi yang tak habis hanya dalam soal pemblokiran belaka.


Kirim komentar disini